Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian Indonesia: Temuan Penting dari Penelitian BKMP UNAIR

Trends.co.id Hadir di WhatsApp Channel

Follow

TRENDS.CO.ID, Jakarta – Pemberdayaan perempuan di sektor pertanian Indonesia menjadi topik yang semakin mendapat perhatian, seiring dengan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender di berbagai sektor. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya ketidaksetaraan yang menghambat potensi perempuan, khususnya di sektor pertanian, yang memiliki peran vital dalam pengolahan lahan, pemasaran hasil panen, dan pengelolaan keuangan.

Penelitian BKMP UNAIR Terungkapkan Fakta-Fakta Penting

Penelitian yang dilakukan oleh tim BKMP UNAIR, bekerja sama dengan INKLUSI (Kemitraan Australia – Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) dan ‘Aisyiyah, baru-baru ini memaparkan temuan terkait pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Penelitian ini berlangsung di empat daerah Indonesia, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Garut, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Kolaka, yang mewakili beragam tantangan dan kondisi perempuan petani di berbagai wilayah.

Riset ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, termasuk survei statistik dan diskusi kelompok fokus dengan para pemangku kepentingan. Hasil dari survei ini dipaparkan dalam berbagai sesi diseminasi yang berlangsung dari Agustus hingga Oktober 2024. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perempuan petani dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan mereka.

Dampak Ketidaksetaraan Gender dalam Pekerjaan Pertanian

Salah satu temuan penting adalah tingginya angka perempuan petani yang masih menerima upah lebih rendah dibandingkan rekan laki-lakinya dan terbatasnya akses mereka terhadap sumber daya produktif. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi aktif perempuan dalam sektor pertanian belum sepenuhnya terwujud.

“Perempuan petani di Indonesia memiliki kontribusi yang besar, dengan lebih dari 40% di antaranya bekerja antara 5 hingga 8 jam sehari. Bahkan, sebagian dari mereka bekerja lebih dari 8 jam setiap harinya. Ini menunjukkan dedikasi luar biasa perempuan dalam sektor pertanian,” ungkap Shochrul Rohmatul Ajija, S.E., M.Ec., salah satu peneliti dalam tim BKMP UNAIR.

Data Menunjukkan Ketidaksetaraan dalam Pengakuan dan Akses

Sebagian besar perempuan petani tidak mencantumkan pekerjaan mereka sebagai petani di KTP mereka. Di Kabupaten Garut dan Kolaka, lebih dari 87% perempuan petani memilih “mengurus rumah tangga” sebagai pekerjaan yang tercantum di dokumen resmi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang rendah akan pentingnya peran mereka di sektor pertanian.

Isu lainnya adalah keterlibatan perempuan dalam organisasi pertanian yang masih rendah, seperti yang terlihat di Kabupaten Probolinggo, di mana keikutsertaan perempuan dalam kelompok tani jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Dalam penelitian ini juga terungkap, meski perempuan petani memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaan mereka, mereka masih menghadapi banyak tantangan terkait akses kepada pelatihan, bantuan, dan informasi usaha tani.

Tingkat Keberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian

Riset ini juga mengukur tingkat keberdayaan perempuan melalui indikator Women’s Empowerment in Agriculture Index (WEAI). Hasilnya, sekitar 84% perempuan petani masih berada dalam kondisi ketidakberdayaan dalam berbagai aspek, termasuk pengambilan keputusan, akses kredit, serta otonomi dalam kegiatan pertanian. Namun, di sisi lain, perempuan petani menunjukkan keberdayaan yang cukup signifikan dalam hal pengelolaan keuangan dan kepemilikan aset.

Rekomendasi untuk Pemberdayaan Perempuan

Peneliti juga mengungkapkan sejumlah rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Muhammad Syaikh Rohman, S.E., M.Ec., salah satu peneliti, menekankan pentingnya akses pemasaran digital, pelatihan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta peningkatan keterampilan kewirausahaan dan kepemimpinan. Hal ini penting agar perempuan petani tidak hanya bekerja di sektor pertanian, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola usaha tani secara mandiri dan berkelanjutan.

Martha Ranggi Primanthi, S.E., M.IDEC., Ph.D., ketua tim peneliti, menyatakan, “Pemberdayaan perempuan di sektor pertanian bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, tetapi juga untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seperti mengakhiri kelaparan dan memastikan akses makanan yang aman dan bergizi.”

Kesimpulan: Perlunya Dukungan Kebijakan yang Lebih Inklusif

Penelitian ini menegaskan pentingnya adanya kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Para pemangku kebijakan diharapkan untuk memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan perempuan petani, baik dalam hal pelatihan, akses informasi, maupun pengakuan terhadap peran mereka dalam sistem pertanian nasional.

Pemberdayaan perempuan di sektor pertanian bukan hanya soal kesetaraan gender, tetapi juga soal meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Melalui kebijakan yang mendukung dan program-program pemberdayaan yang tepat sasaran, sektor pertanian Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan inklusif.